NTB, 22 Februari 2005
PROVINSI NTB tidak hanya terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Diantara pulau Lombok dan Bali, ada 3 Gili yakni Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan yang dikenal sebagai obyek wisata. Di samping itu masih ada beberapa Gili dan pulau-pulau kecil lain yang belum banyak diketahui. Di Kabupaten Sumbawa misalnya, ada Pulau Medang dan Pulau Moyo. Kedua pulau ini merupakan salah satu lokasi P2KP 2/1.
Di Pulau Moyo dengan aset kekayaan alamnya yang masih lestari, pernah menginap puteri legendaris kelas dunia, Lady Diana, semasa hidupnya. Adakah sesuatu yang lain sehingga wisatawan kelas atas seperti Lady Di, berkunjung ke sana. Paling tidak, dolar wisatawan bisa dikuras buat membangun negeri ini melalui kunjungannya ke pulau itu. Tragisnya, saat ini terdapat sekitar 500 kepala keluarga miskin di pulau yang memiliki kemah yang pernah dihuni oleh mantan isteri pangeran Charles itu. Konon tarifnya mencapai 10 juta per-malam.
Sehari sebelum berkunjung ke Pulau Moyo, bersama Camat Labuhan, Badas Abdul Hakik Yahas, kami mengunjungi Pulau Medang dan bermalam di sana. “Kalau kita berangkat pagi, saya rasa ombaknya tidak terlalu besar. Baru-baru ini di sebelah utara Pulau Medang terjadi musibah tenggelamnya sebuah kapal niaga yang menelan jiwa dan korban hilang,” kata Pak Camat.
Jam tujuh kurang seperempat kami berangkat. Kami melewati celah yang diberi nama ‘Tanjung Menangis’. Nama itu mengingatkan saya pada karya seniman Sumbawa yang menuangkan kisah berpisahnya sepasang kekasih akibat gelombang air laut melalui sebuah sendra tari yang dipagelarkan di Mataram, belum lama ini.
Perjalanan menggunakan perahu bermesin ganda itu relatif cepat walau sesekali sang nahkoda, harus mengurangi kecepatan karena dihadang ombak. Menjelang sampai, perjalanan kami terpaksa harus meliuk-liuk karena menghindari gugusan rumput laut yang dibudidayakan oleh penduduk setempat. Perjalanan yang biasanya ditempuh antara 2,5 hingga 3 jam itu, kami capai dalam waktu lebih singkat.
Sosialisasi tentang P2KP rupanya sudah berjalan di pulau itu. Paling tidak, ketika mengetahui kami adalah rombongan P2KP, sekumpulan anak-anak yang menyambut kedatangan kami, dengan nada canda berseru ‘pe dua ka pe, pe dua ka pe, kape kiri, kape kanan’, bersamaan dengan itu mereka menepuk ketiak kiri dan ketiak kanannya. Rupanya dalam bahasa setempat, kape (baca : kepeh) berarti ketiak.
Panjang Pulau Medang sekitar 8 km dengan bagian terlebar 3 km yang membujur dari timur ke barat. Uniknya, pulau kecil itu dihuni oleh dua etnis yaitu Suku Bajo dan Suku Bugis. Perkampungan Suku Bajo yang mendiami sisi timur pulau itu membentuk gugusan rumah-rumah panggung permukiman yang menjadi sebuah komplek. Sementara rumah-rumah suku Bugis yang tinggal di bagian barat Pulau Medang, letak perumahannya agak terpencar.
Budaya kedua suku ini, termasuk bahasa yang mereka gunakan sangat berbeda. Akan tetapi mereka pada umumnya hidup rukun berdampingan dan tidak pernah ada konflik antar etnis. Dalam komunikasi, ada sebagian yang saling mengerti bahasa satu dengan lainnya, namun bahasa Indonesia merupakan bahasa yang umum mereka gunakan manakala mereka berkomunikasi dengan pihak lain. Ketika saya tanya kepada beberapa orang yang saya anggap sepuh, ternyata tidak ada yang tahu, siapa diantara kedua suku itu yang lebih dahulu menempati pulau itu.
Desa Bajo Medang yang berpenduduk 1.403 orang (372 KK) berada di bagian timur Pulau Medang. Wilayah pemerintahannya terbagi menjadi 2 dusun dengan 8 RT. Tiga perempat penduduknya adalah nelayan dan sisanya hidup dari bertani rumput laut dan berladang. Menurut Camat, jumlah keluarga miskin di wilayahnya tercatat 2.929 KK yang tersebar di 7 desa. Dua desa di Pulau Medang yaitu Desa Bajo Medang dan Desa Bugis Medang, 2 desa di Pulau Moyo yaitu Desa Sebotok dan Desa Labuan Haji, dan 3 desa lagi berada di daratan Sumbawa yaitu Labuan Badas, Karang Bima dan Labuhan Sumbawa.
Sutono, Faskel yang bertugas di Pulau Medang ketika melakukan sosialisasi mengumpamakan bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang akan dibentuk, tidak ubahnya seperti membangun fisik rumah. Seberapa sederhana rumah itu, tentu akan memerlukan pondasi yang cukup kuat sesuai dengan beban yang akan diembannya. Setelah pondasinya kuat, perlu tembok, pintu, jendela dan kelengkapan lainnya guna keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Bila rumah sudah terbangun dengan baik, lalu ada alat-alat rumah tangga dan prabot lain didatangkan untuk mengisinya tentu akan aman dan bisa berfungsi sesuai dengan kehendak penghuninya.
Pak Dahlan, seorang pensiunan guru, yang hadir dalam pertemuan itu secara spontan mengatakan, kalau begitu sama dengan filosofi perkawinan suku Bajo yang mendiami setengah pulau Medang ini. Menurut saya, tidak hanya fisiknya, akan tetapi proses dan makna yang dikandungnya sangat dalam. Di sini ada prosesi perkawinan yang didahului dengan acara ‘nyorong’.
Dalam acara ini keluarga calon mempelai laki-laki akan mendatangi keluarga calon mempelai perempuan untuk melamar. Setelah keluarga calon mempelai wanita berunding maka pada kedatangannya yang kedua, keluarga calon mempelai laki-laki akan memperoleh jawaban, apakah lamarannya diterima atau ditolak. Kira-kira sama seperti FGD RK.
Pada kedatangannya yang ketiga, mempelai laki-laki akan membawa material dan kelengkapan lain yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan. Acara ini disaksikan oleh keluarga dan kerabat serta undangan lainnya. Kira-kira seperti itulah program P2KP ini, ada filosofi dan makna budaya yang dalam, ada proses atau siklus yang mesti dilalui dengan sabar sebab rumah tangga yang akan dibangun seperti halnya P2KP ini dihajatkan akan berlanjut terus. P2KP sudah kita nyatakan untuk kita terima, berarti kita sepakat untuk dengan sabar mengikuti siklusnya, kata warga desa yang cukup sepuh ini.
Malam harinya secara kebetulan berlangsung acara ‘nyorong’ pada keluarga yang rumahnya tidak jauh dari rumah Kepala Desa. Pak Camat dan semua anggota rombongan kami yang berkunjung ke pulau itu diundang secara khusus, namun semua kami tidak bisa hadir karena ada pertemuan dengan masyarakat di Desa Bugis Medang.
Belum puas kami mengorek cerita tentang prosesi perkawinan itu, kami harus berangkat ke Pulau Moyo. Pak Di dan dua anaknya dengan cekatan memasang terpal di bagian depan dengan menyisakan beberapa meter saja di buritan perahu kami yang akan berangkat ke Desa Sebotok di Pulau Moyo. Maksudnya agar kami tidak basah kuyup ketika menyeberangi selat yang ombaknya mulai besar pagi itu.
Setelah dekat dengan pulau Moyo, sang nahkoda menempuh strategi melambung untuk menghindari ombak mengitari hampir separuh daratan itu. Rasanya perjalanan kami tidak terlalau lama dan ketika kami sampai di Kantor Desa Sebotok yang terletak di sisi timur laut Pulau Moyo. Di situ kebetulan sedang berlangsung rembug warga pada tingkat desa yang dipandu Lalu Tanwir yang bertugas sebagai Fasilitator di tempat itu.
“Desa Sebotok terdiri dari hanya 2 dusun tapi meliputi separuh pulau ini,” ungkap Pak Haeyung, Kepala Desa Sebotok. Dari pusat desa ke dusun berikutnya berjarak sekitar 8 kilometer katanya. Tak ada sarana apapun sehingga kita hanya bisa berjalan kaki kemana-mana di sini. “Memang, di satu desa, saya bisa berjalan antara 6 sampai 8 jam menyeberangi gunung,” ujar Faskel ‘Mamiq’, panggilan akrab untuk Lalu Tanwir.
Hari itu juga kami menuju Desa Labuhan Haji yang berada di sisi barat Pulau Moyo. Belum ada penjelasan mengapa desa itu namanya Labuhan Haji. “Saya tidak tahu persis,” kata Pak Haji, orang pertama yang kami temui di desa itu. Menurutnya, mata pencaharian utama penduduk di sini adalah berladang dan beternak.
Berbeda dengan penduduk Desa Bugis Medang yang sebagian besar hidup dari melaut, di desa ini tidak ada nelayan. Kalaupun ada orang yang menangkap ikan, sebatas untuk dikonsumsi sendiri. “Kami sebagian besar dari suku mBojo, dari Bima dan Dompu. Banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah,” tambah Pak Haji. “Saya sudah mendengar program P2KP, saya hadir ketika ada pertemuan di kantor desa, kami sangat berharap itu bisa menjadi kenyataan, tidak cuma janji-janji kosong saja,” kata Pak Haji yang kemudian berlari kecil meninggalkan kami mengejar cucunya yang masih kecil bermain ramai-ramai di bibir pantai.
Kedua Fasilitator yang menyertai perjalanan kami saat itu saling menoleh, ketika saya bertanya sekarang kita mau ke mana, sebab di tempat kami berlabuh itu tidak ada penginapan, padahal tidur di emperanpun dalam perjalanan seperi itu saya sudah siap. Bukankah di desa ini ada hotel Amanwana yang sangat terkenal itu, tanya saya dalam hati. Belakangan saya tau bahwa letaknya ternyata masih jauh dari pusat Desa Labuhan Haji, itupun harus ditempuh melalui laut, sementar tidak ada perahu yang secara khusus pergi ke tempat itu.
“Desa ini terdiri dari dua dusun saja, tapi untuk mencapai dusun satunya lagi saya harus melintasi gunung di sebelah timur itu dengan berjalan kaki sekitar 6 jam,” kata Lalu Tanwir. Lalu juga menambahkan bahwa pulau itu memiliki banyak potensi. “Saya melihat hutan jatinya masih utuh dan terlindungi. Pendudukpun tidak ada yang merusak sebab mereka tidak bisa memasarkan. Angkutan ke mana-mana sulit dan jarang. Hutannya bisa lestari mungkin juga karena di tempat ini tidak ada pejabat yang usil seperti di tempat saya,” papar Fasilitator asal Pulau Lombok itu menyindir.
“Penduduk pulau ini sebagian punya banyak sapi dan kambing tapi mereka belum mengelola ternaknya secara baik,” lanjut Tanwir tanpa menjelaskannya lebih jauh. “Memang, rumah-rumah yang sempat kami lihat berbentuk sederhana, sebagian besar rumah panggung dan letaknya menyebar. Kalau mereka punya ternak, kenapa pulau ini dikategorikan miskin,” tanya saya kala itu untuk memancing.
Dengan penuh fiosofi, Lalu menjawab, tentu, tidak semua penduduknya punya ternak. Dan kategori miskin itu kan banyak sesuai kondisi setempat. “Sementara ini kita menggunakan ukuran miskin menurut data BKKBN yaitu pra-KS dan KS-1,” lanjutnya. Ketika saya bertanya apakah PT Amanwana yang mengelola obyek wisata di pulau ini, berpotensi untuk turut membantu masyarakat miskin di pulai ini, dengan sigap, Lalu sontak memotong, sambil menoleh rekannya seprofesi Sutono, yang dijawab dengan anggukan meyakinkan sembari menggulung senar pancing yang disiapkannya untuk mengisi waktu dalam penyeberangan menuju tujuan berikutnya.
Yang jelas, sudah lama berjalan mekanisme kerjasama dan kepedulian antara pengusaha dan penduduk di pulau ini. Lalu juga mencontohkan, setiap hari Kamis, penduduk yang datang dan pergi ke Pulau Moyo, Labuhan Badas, diberi tumpangan kapal gratis, yang itu nilainya cukup besar dan masyarakat setempat bersyukur sekali. “Mereka merasa sebagai satu keluarga dan saling membutuhkan,” ujar Lalu. “Sinergi itu diharapkan akan lebih kuat setelah semua unsur masyarakat termasuk pengusaha setempat membangun wadah dan menyusun program penanggulangan kemiskinan di wilayah ini,” tambahnya sembari mengakhiri pembicaraan.
(Dari Catatan Lapang Wirakarma, TA Sosialisasi KMW 10 (2/1), Mataram, 7 Februari 2005; Kompilasi dan Ditulis Ulang oleh: Syamsu Budiyanti)
