Miskin Tak Masalah Asal Tak Banyak Dosa
KEMISKINAN merupakan persoalan universal yang sekaligus menjadi penyebab manusia untuk berikhtiar agar tidak terperangkap padanya. Semua umat manusia beranggapan bahwa miskin adalah sesuatu yang harus dihindari, bahkan kadang-kadang, orang yang sudah jatuh dalam jurang kemiskinan tidak mau dikatakan orang miskin karena malu dan sebagainya.
Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kriminalitas, korupsi kolusi dan nepotisme, merupakan perbuatan yang tercela yang diakibatkan oleh perasaan kekhawatiran terhadap kemiskinan. Seperti seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi karena ingin cepat kaya dan takut jatuh dalam jurang kemiskinan. Karena khawatir akan masa tuanya jatuh dalam kemelaratan, maka dia memanfaatkan kesempatan ‘mumpung’ menjadi pejabat untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya, walau yang bukan haknya, yang penting uang.
Namun, Pak Satuki, seorang perwakilan warga miskin peserta sosialisasi tingkat Desa Nyalabuh Dejeh Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, mempunyai pandangan lain. Bagi Pak Satuki, kemiskinan bukan masalah dan tidak perlu dipermasalahkan, kecuali bagi orang-orang yang suka mempermasalahkan untuk mendapatkan keuntungan dari masalah kemiskinan.
Menurut Pak Satuki, para politisi sering mengangkat isu kemiskinan agar dirinya bisa terpilih lagi menjadi anggota DPR. Setelah terpilih dia tidak lagi membela orang miskin. Masalahnya, kalau terus-terusan membela orang miskin, dia juga akan menjadi miskin. Sebab, membela orang miskin sudah pasti tidak ada uangnya. Lain halnya kalau membela pejabat atau pengusaha, maka dia akan ikut jadi kaya karena yang dibela, banyak uangnya.
Begitu juga dengan LSM yang suka mempermasalahkan kemiskinan, karena dengan begitu mereka akan mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan mereka tidak akan membantu orang miskin karena kalau benar-benar membantu orang miskin mereka juga akan menjadi miskin. Sebab mereka tidak banyak mendapatkan keuntungan materi dari pekerjaan itu. Sehingga, kemiskinan tidak perlu di permasalahkan karena semakin dipermasalahkan, maka semakin banyak pula orang-orang yang tidak jujur, penghisab, rakus dan lain sebagainya.
Pak Satuki juga menilai, proyek untuk membantu orang miskin seperti P2KP sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan telah ada sejak dulu seperti IDT, JPS, KUT, bantuan Raskin. Semuanya bukan justru memecahkan masalah, malah menambah masalah yang menimbulkan konflik antar masyarakat. Terus terang saja, Bapak-bapak Faskel atau Konsultan, banyak Ustadz dan Kiai yang sebelumnya menjadi panutan dan dipercaya masyarakat, menjadi tidak berharga dan terhina di masyarakat gara-gara proyek yang katanya membantu orang miskin.
“Saya betul-betul khawatir, P2KP akan menambah sederetan orang-orang yang sebelumnya dipercaya menjadi hina di tengah-tengah masyarakat, gara-gara P2KP,” ungkap Pak Satuki. “Bagi saya, miskin tak masalah asal tak banyak dosa, sudah begitu saja, dan orang yang tak banyak dosa, nikmat hidupnya, Pak,” lanjut pria ini.
Pernyataan Pak Satuki tersebut, banyak mendapatkan perhatian dari para peserta sosialisasi lain yang sekaligus membuat susana menjadi tegang dan hening. Tim Fasilitator Kelurahan yang menjadi narasumber, dengan sikap tenang, mengajak peserta sosialisasi untuk merefleksikan dan menjadikan pernyataan Pak Satuki sebagai bahan diskusi.
Salah satu peserta perwakilan dari BPD menanggapi bahwa apa yang disampaikan Pak Satuki merupakan sebuah realitas yang terjadi dari proyek ke proyek. Menanggulangi kemiskinan adalah wajib hukumnya dan menjadi bagian dari jihad, karena menurut agama, kefakiran mendekati kekufuran, menanggulangi kemiskinan adalah perintah agama.
Apa yang disampaikan Pak Satuki, sebagai bentuk protes terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kemiskinan untuk kepentingan pribadinya. Bukan berarti Pak Satuki apatis terhadap ikhtiar untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti halnya memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan pribadi dalam agama, yang semula agama ditujukan agar manusia bermoral, justru menjadi manusia amoral dan menjadi sumber pertikaian antar umat. Kemudian, apakah agama menjadi candu masyarakat dan kita tidak perlu beragama atau apatis terhadap agama, begitu pula dalam hal menanggulangi kemiskinan.
Oleh karena menanggulangi kemiskinan bagian dari jihad, maka yang harus digarap terlebih dahulu adalah manusianya. Mengedepankan kejujuran dan keadilan serta mempunyai keberpihakan terhadap kaum miskin. Proyek menanggulangi kemiskinan sebelumnya, tanpa ada proses komitmen moral di masyarakat, tapi dengan tiba-tiba, ada bantuan dana yang cair, seperti KUT. Semua berorientasi terhadap uang, kemudian rebutan antar pihak dan saling mencurigai. Nah, kalau P2KP seperti itu, lebih baik ditolak saja daripada menimbulkan masalah seperti apa yang disampaikan Pak Satuki. Demikian mator sekelangkong (terima kasih–red).
Tim Faskel sendiri terus memfasilitasi, mengarahkan dan merumuskan harapan-harapan masyarakat ke dalam bentuk siklus P2KP. Pada akhirnya, peserta menyepakati bahwa siklus P2KP merupakan sebuah proses pembelajaran untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut.
Yang dapat dijadikan pembelajaran dalam diskusi ini adalah bahwa sosialisasi tidak hanya bertujuan agar masyarakat memahami P2KP, tetapi juga memunculkan kesadaran kritis masyarakat sehingga mengalami perubahan pola pikir dan sikap. Masyarakat berkeyakinan bahwa menanggulangi kemiskinan tidak cukup dengan utang-utangan dan bantuan dana beras, dsb. Kemiskinan, bukan persoalan sederhana yang cukup dengan utang-utangan, maka semuanya akan beres.
Siklus P2KP bukan syarat untuk mencairkan BLM, tapi siklus merupakan proses pembelajaran dalam masyarakat agar mampu secara mandiri dalam memecahkan masalahnya. Sehingga masyarakat dalam melakukan proses ini, bukan sebuah bentuk konskuensi untuk mendapatkan dana BLM, tapi sebagai sebuah bentuk konsekuensi bahwa masalah kemiskinan adalah masalahnya dan yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah dirinya sendiri dengan bekerjasama dan bersama di atas keberagaman.
Makna lain dalam diskusi ini yang dapat dijadikan renungan bagi semua pelaku P2KP pada khususnya dan semua pihak pada umumnya adalah bahwa niat baik dan maksud yang baik akan menjadi tidak baik dalam faktanya apabila tidak dilandasi oleh komitmen moral, dilaksanakan dengan proses yang tidak benar serta tidak sesuai dengan maksud dan niatnya. Pernyataan Pak Satuki merupakan gambaran bahwa proyek-proyek yang bertujuan untuk memecahkan persoalan kemiskinan yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memecahkan masalahnya justru melahirkan masalah baru yaitu ketidak jujuran dan ketidakadilan. Tujuan baik itu hanya menjadi jasad tanpa roh yang sebenarnya. Roh sebenarnya hilang berganti roh-roh najis yang yang menyusup pada jasad tujuan baik itu.
Pada akhirnya, jasad tersebut menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjijikkan.
P2KP yang mengedepankan nilai-nilai, pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan persoalan kemiskinan, harus kita jaga rohnya agar tidak tercerabut dari jasadnya dengan komitmen moral dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P2KP. Semua pihak itu adalah masyarakat, pemerintah, konsultan dari KMP sampai dengan Faskel dan perusahaan.
P2KP hanya tinggal jargon-jargonnya apabila proses dilakukan hanya untuk mengejar target proyek dan sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Semuanya harus berangkat dari komitmen moral sehingga subtansi P2KP benar-benar dilaksanakan dengan konskuen. Dan yakinlah bahwa proses yang baik sudah barang tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula begitu juga sebaliknya.
(Data Ir. Ahmad Yani, Koordinator Kota 3 Pamekasan-Sumenep KMW 16 P2KP (2/2); Kompilasi Data dan Tulis Ulang: Syamsu Budiyanti)
Explore posts in the same categories: Empowerment
