Simbok-simbok yang Lebih Teguh dan Jujur
INPRES Desa Tertinggal (IDT) di wilayah Kabupaten Tulungagung, sempat dijadikan pembanding sekaligus referensi bagi keberlangsungan P2KP yang saat ini baru memasuki masa persiapan menjelang sosialisasi awal di tingkat desa dan kelurahan. Sebelum masyarakat penerima manfaat nantinya menyatakan menerima atau menolak pada saat siklus Rembug Keswadayaan Masyarakat (RKM), salah seorang TKPP pada proyek P2KP untuk wilayah ini, Udin, berpesan agar Fasilitator Kelurahan (Faskel) betul-betul melakukan pemetaan sosial secara cermat.
Hal ini disampaikan Udin karena adanya pengalaman yang cukup menarik ditemukannya di Desa Kates. Meskipun dalam lokasi satu desa, karakteristik kelompok pemanfaatnya, ternyata dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Udin mengatakan hal itu karena di Desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, proyek IDT bisa berbeda kuantitas dan kualitasnya. Meski sama-sama satu desa, antara Desa Kates Barat dengan Desa Kates Selatan, kualitasnya ternyata bisa berlainan.
Udin mencontohkan, proyek IDT yang di banyak daerah macet, namun tidak begitu halnya yang terjadi di Desa Kates Selatan. Sebab, di Desa Kates Selatan, IDT dapat berjalan bagus. Terbukti sampai sekarang, IDT masih eksis. Tapi, Desa Kates Barat, justru macet. Mengapa? Berikut kutipan penuturan Udin, TKPP untuk P2KP Kab. Tulungagung pada Senin malam, 24 Januari 2005, saat bertemu dengan Tim Supervisi Bersama P2KP di Desa Banaran, Kecamatan Kauman: “…..sampai-sampai, karena yang mengelola IDT di Desa Kates Selatan itu orangnya jujur, ada rencana apa pun selalu dikonsultasikan dulu kepada kami. Misalnya, untuk IDT ada yang mendapat bantuan kambing. Sekarang, kambingnya sudah berkembang, jadi 3 sapi. Karena orangnya jujur, pernah bertanya pada kami: “Pak, sekarang kambingnya sudah jadi 3 sapi, apa boleh yang satu kami jual untuk bangun rumah?”. Nah sampai seperti ini lho, orang yang jujur itu. Padahal, memang sudah untung. Sebab, asalnya hanya 1 kambing. Tapi, walaupun masih di 1 wilayah desa, di Desa Kates Barat, justru sebaliknya. IDT malah macet. Nah, kalau saya amati, para penerima IDT di Kates Selatan yang berhasil dan eksis sampai sekarang itu kebanyakan adalah perempuan. Sedangkan di Kates Barat, rata-rata Bapak-bapak….”
Mendengar ungkapan itu, Pak Parwoto dari Bank Dunia bersama Pak Hotma dari Perkim yang menjadi narasumber pada pertemuan di Desa Banaran serta dipandu oleh Muzakki dari Tenaga Ahli Sosialisasi KMW 15 selaku moderator, mengatakan: “……saya jadi tertarik untuk mengomentari. Memang, kebanyakan ibu-ibu yang ulet. Tidak salah seperti dicontohkan Bapak dari TKPP tadi. Kalau Bapak-bapak, itu macet karena uangnya banyak terpakai, misalnya untuk beli rokok….”
Ini bermakna bahwa keberpihakan terhadap gender, rupanya tidak sekadar tuntutan emosional keseimbangan peran fungsional perempuan secara kuantitatif, namun kaum hawa seperti di Desa Kates Selatan itu, telah membuktikan kualitas keswadayaan dan kejujuran mereka dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya.
Desa Kates sendiri merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Kauman yang menerima bantuan P2KP 2/2 di Satuan Wilayah Kerja (SWK) 15. Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk desa ini sebesar Rp. 250 juta. Desa Kates terdiri dari 9 RW dan 29 RT. Jumlah penduduknya sekitar 1258 KK. Dari jumlah itu, penduduk perempuan tercatat 1904 jiwa. Sedangkan kaum miskinnya sebanyak 545 KK kategori Pra-KS dan 259 KK kategori KS-1.
(Data Cak Zaki, TA Sosialisai KMW 15 P2KP 2/2, Refleksi terhadap Peran Perempuan di Desa Kates, Tulungagung; 3 Februari 2005, pukul 14:52:49 WIB; Ditulis oleh: Syamsu Budiyanti)
Explore posts in the same categories: Empowerment
